PEKANBARU--(KIBLATRIAU. COM) -- Pada tahun 2019 ini, anggaran di dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru hanya tinggal Rp40 Miliar. Angka ini turun dua hingga tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. 

Padahal  dinas Perkim merupakan dinas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat. 

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel berharap kedepan, konsentrasi pemerintah kota dalam menganggarkan dan menyusuan anggaran untuk dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru lebih signifikan lagi. 

"Dari rapat kita beberapa waktu lalu, diketahui anggaran di dinas Perkim hanya Rp40 miliar yang konsentrasinya anggarannya lebih ke kawasan perumahan pemukiman. Seperti semenisasi, perbaikan drainase, baik drainase tersier, drainase sekunder yang kecil-kecil yang tidak menjadi tanggungjawab dinas PUPR," terang  Roni Amriel kepada wartawan ,  Jumat (1/3/2019)

Tidak hanya itu,  kata Politisi Golkar ini lagi, dinas Perkim juga akan memberikan bantuan 200 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari anggaran pendamping yang disiapkan sekitar Rp 300 juta.

"Artinya tahun ini Pemerintah Kota merosot memberikan anggaran pada kegiatan di Perkim. Padahal Perkim ini merupakan dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Sementara keluhan masyarakat Pekanbaru saat ini masih banyak terkait infrastruktur yang belum tersentuh, terutama di daerah pinggiran seperti Tenayan Raya, Tampan, Rumbai, Rumbai Pesisir dan sebagian Tanjung Rhu dimana kawasan tersebut butuh konsentrasi anggaran yang cukup," papar Roni lagi. 

Untuk itu kedepan Roni berharap, perlu kosentrasi anggaran yang cukup signifikan untuk kepentingan kawasan pemukiman dan perumahan rakyat. Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat berbeda jika dibandingkan dengan dinas PUPR lebih bersifat skala besar, seperti pembangunan drainase induk,  sampai ke skala sungai dan anak sungai.(Mm/Hen)